GERAKAN 30 SEPTEMBER PKI (G 30 S/PKI)

Dalam kurun waktu 1950-1959 pemerintah pada masa demokrasi Liberal telah memberikan kesempatan pada PKI untuk mengadakan rehabilitasi, walaupun sebelumnya partai komunis tersebut telah melakukan pemberontakan PKI Madiun.

D.N. Aidit selaku tokoh PKI kembali ke Indonesia dengan konsep baru yang dikenal dengan “Jalan Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia ”.

Setelah memperoleh kesempatan merehabilitasi PKI dalam alam demokrasi Liberal, langkah PKI selanjutnya adalah berusaha memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan melalui aliansi dengan kekuatan – kekuatan politik yang penting.

Posisi PKI semakin mantap berkat agitasi dan propaganda D.N.Aidit yang intensif, sehingga PKI berhasil termasuk dalam salah satu empat partai besar yang terpilih dalam pemilu 1955, meskipun tidak berhasil duduk dalam cabinet yang terbentuk pada waktu itu (Kabinet Ali Sastroamijoyo II).

Dalam pidato Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Presiden menjadikan pidato tersebut dirumuskan menjadi Garis–garis Besar Haluan Negara (GBHN), kesempatan ini dimanfaatkan oleh D.N Aidit yang duduk dalam panitia kerja DPA untuk memasukkan program – program PKI ke dalam GBHN yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol) Republik Indonesia.

Perkembangan selanjutnya yang semakin menguntungkan PKI terjadi ketika Presiden Soekarno membentuk Front Nasional sebagai alat penggerak masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, Front Pancasila malah menjadi sasaran penggarapan PKI untuk dibawa ke dalam strategi “Front Persatuan”-nya PKI. Jadilah Front Nasional menjadi alat politiknya PKI. Posisi PKI juga makin kuat setelah dbentuknya Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964 yang didalamnya duduk beberapa tokoh PKI sebagai menteri coordinator dan menteri lainnya.

Aksi – aksi PKI sebelum Pemberontakan G-30-S/PKI

Setelah penyusupan Kader-Kader PKI ke dalam tubuh aparatur Negara termasuk ABRI, organisasi politik, dan organisasi masyarakat dinilai berhasil, maka PKI melakukan gerakan yang disebutnya sebagai tahap ofensif revolusioner, sebagai berikut :

a.       Aksi Massa dan aksi sepihak

Dimulai pada 26 Maret 1964. Aksi ini dilakukan oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) terhadap para petani Indonesia, BTI melakukan hasutan diantara para petani sehingga terjadi konflik yang melibatkan 1000 orang petani, selain itu juga melakukan pembabatan padi milik seorng petani secara paksa. Aksi tersebut dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara (aksi BTI di Sumatera utara dikenal dengan Bandar Betsy).

b.      Teror

Pada tgl 13 Januari 1965 PKI melakukan penyerbuan terhadap para aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII). Pada kesempatan itu PKI melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap para kiai, santri-santrinya dan imam masjid serta merusak rumah ibadah, bahkan menginjak-injak kitab suci Al Qur’an.

c.       Perusakan

Pada tanggal 27 September 1965 melakukan demonstrasi dan pengrusakan di kantor Gubernur Jawa Timur, tujuannya adalah menangkap dan membunuh Gubernur Wiyono.

d.      Agitasi dan propaganda

Agitasi dan propaganda dilakukan melalui penguasaan unsur-usur pers, yaitu Kantor Berita Antara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Selanjutnya adalah melakukan pidato tokoh-tokoh PKI disegala forum kegiatan pemerintahan dan non pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi solidaritas kaum komunis dan para simpatisannya.

e.      Isu

PKI melancarkan isu “Dewan Jenderal” yang anggotanya adalah sejumlah Jenderal TNI AD, yaitu A.H.Nasution, A.Yani, Soeprapto, S.Parman, Haryono M.T., Sutojo S., D.I.Pandjaitan, dan Soekendro. Isi isu “Dewan Jendral“ tersebut antara lain :

1.       Dewan Jenderal mempunyai tugas khusus memikirkan usaha-usaha dalam rangka menghadapi kegiatan yang bersifat “kiri”. Dengan isu ini ada kesan bahwa TNI AD merupakan kekuatan yang bersifat “kanan” dan anti-PKI.

2.       Dewan Jenderal mempunyai tugas menilai kebijakan Presiden. Dengan isu ini dibangun kesan bahwa TNI tidak dapat dijamin loyalitasnya kepada Presiden.

3.       Dewan Jenderal bekerjasama dengan imperialis. Citra yang hendak dibuat adalah TNI AD telah menghianati perjuangan rakyat.

4.       Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI Tanggal 5 Oktober 1965.

Selain isu “Dewan Jenderal” tersebut, PKI juga melancarkan isu “Dokumen Gilchrist”. Wacana yang dibangun dalam isu ini adalah seolah-olah ada kerjasama antara unsure-unsur TNI AD dengan pihak Amerika dan Inggris yang pada waktu itu dikategorikan sebagai kekuatan Nekolim.

Kronologi Pemberontakan G 30 S PKI

Dalam situasi sakitnya Presiden Soekarno, PKI melakukan evaluasi, bahwa pertentangan antara PKI dan TNI AD tidak dapat dihindari bila kepemimpinan Presiden Soekarno tidak ada lagi. Dalam situasi tersebut, TNI AD mempunyai kemampuan untuk menggulung PKI. Sebelum hal itu terjadi, PKI harus melumpuhkan TNI AD terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan Gerakan 30 September 1965 (G 30 S/PKI), Langkah-langkah PKI antara lain:

1.    Persiapan

·    Melakukan pelatihan kemiliteran pada bulan Juli-September 1965 di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Yang dilatih adalah para kader dan ormas PKI, antara lain Serikat Buruh Angkatan Udara, Barisan Tani Indonesia, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Pemuda Rakyat, Universitas Republika, Serikat Buruh Kereta Api, SB Postel, SOBSI, Partindo, Buruh/Tani non partai dan mereka yang bersimpati pada PKI.

·    Sasaran Utama gerakan pasopati adalah : A.H.Nasution, A.Yani, Soeprapto, S.Parman, Haryono M.T., Sutojo S., D.I.Pandjaitan.

·    Sasaran pasukan bima sakti adalah objek-objek vital seperti gedung studio RRI Jakarta, gedung telekomunikasi, dan daerah – daerah penting di sekitar lapangan Monumen Nasional.

2.    Aksi

Setelah langkah Persiapan selesai, pada malam  hari 30 September 1965 menjelang dini hari 1 Oktober 1965 PKI melakukan penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap “Dewan Jenderal”. Mereka berhasil membunuh dan menculik enam perwira tinggi Angkatan Darat. Enam perwira Angkatan Darat korban keganasan PKI tersebut ialah

1.  Letnan Jenderal Ahmad Yani,

2.  Mayor Jenderal R. Suprapto,

3.  Mayor Jenderal S. Parman,

4.  Mayor Jenderal M.T. Haryono,

5.  Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan

6.  Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomihardjo.

Jenderal Abdul Haris Nasution (Menteri Kompartemen/Kepala Staf Angkatan Bersenjata) yang menjadi sasaran utama berhasil meloloskan diri dari upaya penculikan. Akan tetapi, puterinya, Ade Irma Suryani meninggal setelah peluru penculikmenembus tubuhnya. Dalam peristiwa itu tewas pula Lettu Pierre Andreas Tendean, ajudan A.H. Nasution yang dibunuh karena melakukan perlawanan terhadap PKI. Demikian pula Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun yang tewas ketika mengawal rumah Wakil Perdana Menteri(Waperdam) II Dr. J. Leimena, yang rumahnya berdampingan dengan Jenderal A.H. Nasution.

Di perkampungan Lubang Buaya para pemberontak PKI menyiksa dan membunuh para perwira TNI AD. Mayat-mayat mereka dimasukkan ke dalam sumur kering dengan kedalaman 12 meter. Para pemberontak kemudian menyumbat lubang tersebut dengan sampah dan daun-daun kering.

Setelah berhasil membunuh beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.

Di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sorehari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi.

Penumpasan G 30 S PKI

Langkah penumpasan PKI diimpin oleh Mayjen Soeharto. Langkah yang ditempuh antara lain :

1.       Melakukan mengkonsolidasi dan menggerakkan personil Markas Kostrad dan satuan – satuan lain

2.       Menarik dan menyadarkan kesatuan-kesatuan yang telah dipengaruhi dan digunakan oleh Gerakan 30 September 1965.

3.       Operasi merebut studio RRI Jakarta dan Kantor Besar Telkom.

4.       Melakukan serangan ke basis PKI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah.

Semua langkah tersebut berhasil diselesaikan.

Dampak Sosial-Poltik Pemberontakan G-30-S/PKI

Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI, ditambah dengan situasi politik, ekonomi dan keamanan yang semakin bertambah kacau, mengakibtakan kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi. Masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur seperti kalangan politik, ormas, perorangan, pemuda, mahasiswa, pelajar, kaum wanita secara serentak membentuk satu kesatuan aksi dalam bentuk FRONT PANCASILA. Dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965 dan juga didukung oleh berbagai kesatuan aksi lainnya seperti KAPPI, KAPI, KASI, KAWI, KABI, dsb. Mahasiswa dan rakyat bergerak mengadakan demonstrasi.

Demonstrasi besar-besaran terjadi tanggal 10 Januari 1966, menuntut 3 tuntutan yang disebut TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat), meliputi :

1.       Pembubaran PKI

2.       Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsure-unsur PKI

3.       Penurunan harga – harga (perbaikan ekonomi)

Pembaharuan kabinet Dwikora terjadi tanggal 21 Februari 1966, dan kemudian disebut dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Kabinet baru tersebut tidak dapat diterima oleh rakyat, karena Jenderal A.H.Nasution (orang yang anti PKI) tidak dimasukkan dalam kabinet. Sementara beberapa tokoh yang terindikasi mendukung PKI terpilih dalam cabinet. Jumlah cabinet mencapai hamper 100 orang, maka disebut cabinet 100 Menteri.

Menjelang pelantikan Kabinet, tanggal 24 Februari 1966, KAMI melakukan aksi demonstrasi, dalam aksi tersebut tewas seorang mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim tertembus peluru pengawal Presiden. Setelah itu tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan. Atas perlindungan Amir Mahmud mahasiswa membentuk Laskar Arif Rahman Hakim dengan tujuh batalyon yang diberi Pahlawan Revolusi dan Ade Irma Suryani. Mereka menamakan diri sebagai angkatan ’66.

Pada tanggal 11 Maret 1966 1966, diselenggarakan siding cabinet yang intinya membahas kemelut politik nasional. Karena situasi sedang gawat, akhrnya Presiden menutup siding dan pergi ke Bogor diikuti oleh Subandrio dan Chairul Saleh dan 3 Perwira Tinggi TNI AD (Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M.Yusuf, Brigjen Amin Mahmud). Dalam kesempatan itu Presiden membuat Surat Perintah 11 Maret yang sering disingkat Supersemar. Isinya pokoknya: “memerintahkan kepada LetJend Soeharto atas nama Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahannya dan jalan revolusi sera menjamin keselamatan pribadi dan kewibaan Presiden”

Dengan demikian, munculnya peristiwa G 30 S/PKI telah mengakibatkan :

1.       Keadaan ekonomi dan politik sangat memprihatinkan.

2.       Di daerah muncul gejala social.

3.       Inflasi mencapai 600% tiap tahun.

4.       Pemerintahan tidak berfungsi secara efisien.

5.       Pemerintah melaksanakan politik mercusuar bagi Negara lain.

Proses Peralihan Kekuasaan Politik Setelah Peristiwa G 30 S/Pki

1.    Masa Transisi (1966-1967)

Supersemar kemudian dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Kemudian dalam rangka pemurnian UUD 1945 MPRS membuat ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966 tentang Pemilu yang akan dilaksanakan selambatnya 5 Juli 1968.

Setelah itu MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera untuk memenuhi dan melaksanakan Tritura di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tugas pembentukan Kabinet Amper diserahkan kepada Letjen Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Tugas pokok cabinet ini adalah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, dengan programnya antara lain memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan serta melaksanakan pemilu.

2.    Peralihan Kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto

Pada sidang Umum MPRS tahun 1966, Presiden selaku mandataris MPRS diminta oleh MPRS untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah yang menyangkut peristiwa G 30 S/PKI. Presiden member nama pidato pertanggungjawabannya itu NAWAKSARA yang artinya Sembilan pokok masalah. Akan tetapi masalah nasional mengenai G 30 S/PKI sama sekali tidak diungkit, sehingga pertanggungjawaban Presiden dianggap tidak lengkap.

Pada tanggal 23 Februari 1967 di Istana Negara Jakarta dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPR/Panglima Tertinggi ABRI dengan resmi telah menyerahkan kekuasaannya kepada pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto. Dengan demikian maka berakhirlah periode pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan dimulailah periode pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.

3.    Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Tujuan Orba adalah pemurnian kembali kepada pemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Langkah yang dilakukan dalam Orde Baru :

1.       Memurnikan politik luar negeri bebas aktif.

2.       Mempererat dan memperluas hubungan kerjasama regional bangsa-bangsa Asia Tenggara, pada tanggal 8 Agustus 1967 Deklarasi Bangkok berhasil ditandatangani. Dengan ini lahirlah ASEAN.

3.       Melaksanakan  pembangunan nasional (Trilogi Pembangunan), bunyinya :

a.       Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat.

b.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

c.       Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

4.       Menetapkan Delapan Jalur Pemerataan

5.       Melaksanakan tugas Kabinet Ampera yang disebut Darma Kabinet Ampera.